Review ORIENTASI 2024
Carbon Emission: Climate Change and Carbon Tax
A. Regulasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
Perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari emisi karbon, dan upaya untuk menurunkan emisi karbon bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatifnya. Sebagai masalah global, perubahan iklim menyebabkan efek ireversibel pada semua sektor pembangunan dan mengancam kelangsungan hidup jutaan orang. Jika masalah ini tidak diatasi sejak dini, stabilisasi gas rumah kaca akan semakin sulit dan dampak perubahan iklim tidak akan terhindarkan. Selain itu, "Cost of Incation" akan terlalu tinggi, membebani generasi mendatang dengan sangat berat.
B. Pengungkapan Emisi GRK
Pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah proses pelaporan informasi tentang emisi GRK yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pengungkapan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam upaya memerangi perubahan iklim.
GRI (Global Reporting Initiative) adalah organisasi internasional independen yang membantu dunia usaha dan organisasi lain mengambil tanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan, dengan menyediakan bahasa umum global untuk mengkomunikasikan
dampak tersebut. Dalam data GRI pada tahun 2021 berdasarkan jenis cakupannya, pengungkapan emisi GRK terbagi menjadi tiga antara lain:
1. Cakupan 1 (Emisi Langsung)
Emisi yang dihasilkan langsung dari aktivitas organisasi, seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi, proses industri, dan pelarian gas dari proses produksi.
2. Cakupan 2 (Emisi Tidak Langsung dari Energi yang Dibeli)
Emisi yang dihasilkan dari pembangkitan energi yang dibeli oleh organisasi, seperti listrik, panas, dan pendinginan.
3. Cakupan 3 (Emisi Tidak Langsung Lainnya)
Emisi yang dihasilkan dari aktivitas rantai nilai organisasi yang muncul dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi, meliputi emisi dari hulu ke hilir seperti emisi dari bahan baku, transportasi produk, dan pembuangan limbah.
C. Climate Change (Perubahan Iklim)
Terdapat dua istilah yang saling berkaitan erat dengan climate change yakni mitigasi dan adaptasi. Kedua hal ini merupakan dua strategi utama yang digunakan untuk mengatasi perubahan iklim.
1. Mitigasi mengacu pada upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan memperlambat laju perubahan iklim. Program mitigasi climate change memiliki hubungan erat dengan sektor kehutanan dan energi. Hal ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti beralih ke sumber energi terbarukan dan melakukan rehabilitasi hutan sehingga dapat membantu penyerapan karbon oleh alam.
2. Adaptasi mengacu pada upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi atau menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Program adaptasi climate change lebih menekankan pada penguatan infrastruktur dengan tujuan dapat meredam dampak perubahan iklim. Hal ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memperbaiki drainase sebagai antisipasi terjadinya banjir. Mitigasi dan adaptasi adalah dua strategi yang saling melengkapi Mitigasi diperlukan
untuk mengurangi emisi GRK dan memperlambat laju perubahan iklim, sedangkan adaptasi diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Kedua strategi ini memerlukan investasi dan upaya yang signifikan namun, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung jika tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasi perubahan iklim.
D. Carbon Tax
Pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil, dikenakan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Sebagian besar carbon tax berbentuk cukai, baik sebagai sumber penerimaan umum maupun dialokasikan untuk tujuan tertentu. Misalnya, cukai atas minyak mentah dan produk minyak untuk mengatasi kerusakan dari tumpahan minyak bumi (IBFD International Tax Glossary, 2015)
Di Indonesia, terdapat hukum yang melandasi carbon tax yang diatur dalam Undang Undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan presiden no. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 13 ayat (1) pajak karbon didefinisikan sebagai:
“Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida (CO2) atau gas rumah kaca lainnya yang setara dengan CO2 yang dihasilkan
dari kegiatan usaha.”
Dalam peraturan perundang-undangan ini juga telah ditetapkan bahwa tarif carbon tax lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
E. Hubungan Carbon Tax dan Pengurangan Emisi
Carbon tax adalah solusi yang mungkin meskipun tidak sempurna. Pajak ini dikenakan pada kandungan karbon bahan bakar fosil, dengan gagasan bahwa membebankan biaya pada pencemar sesuai tingkat polusi yang mereka hasilkan akan mendorong perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu kita juga dapat melakukan transaksi atau pengkreditan karbon sebagai salah satu bentuk usaha dalam pengurangan emisi. Di Indonesia, kebijakan terkait transaksi dan pengkreditan karbon masih dalam tahap pengembangan saat ini, Pemerintah sedang berupaya untuk terus mengembangkan pasar karbon di Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perdagangan karbon:
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perdagangan Emisi Karbon (UU No. 16/2016) • Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perdagangan Emisi Karbon • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Permen LHK No. 21/2022)
F. Mekanisme Transaksi dan Pengkreditan Karbon
• Perdagangan Emisi Karbon
Penjualan dan pembelian sertifikat emisi karbon di pasar karbon.
• Proyek Pengurangan Emisi Karbon
Proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dan menghasilkan sertifikat emisi karbon.
• Pengkreditan Karbon
Perhitungan dan pengakuan emisi GRK yang dikurangi oleh suatu proyek atau kegiatan.
G. Jenis sertifikat emisi karbon
• Sertifikat Emisi Karbon Tradisional
Sertifikat yang mewakili emisi GRK yang dikurangi dari suatu sumber tertentu. • Sertifikat Emisi Karbon Berbasis Proyek
Sertifikat yang mewakili emisi GRK yang dikurangi dari suatu proyek pengurangan emisi karbon.
Greenflation
Greenflation adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kebijakan dan perubahan dalam industri hijau atau ramah lingkungan. Dengan kata lain, greenflation terjadi ketika upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui kebijakan ramah lingkungan justru berdampak pada kenaikan harga. Berikut beberapa penyebab terjadinya greenflation:
• Meningkatnya permintaan bahan baku mineral dan logam
Transisi menuju energi terbarukan membutuhkan bahan baku mineral dan logam tertentu untuk memproduksi panel surya, turbin angin, dan baterai kendaraan listrik. Peningkatan permintaan bahan baku ini dapat menyebabkan kenaikan harga.
• Biaya teknologi hijau yang masih tinggi
Teknologi energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan lainnya pada umumnya masih memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi konvensional. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi barang dan jasa.
• Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti carbon tax, dapat menyebabkan kenaikan harga energi fosil. Kenaikan harga energi fosil ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak greenflation, antara lain:
1. Subsidi Energi
Pemerintah masih mensubsidi energi fosil seperti BBM dan LPG untuk meringankan beban masyarakat, mencegah lonjakan harga energi, dan melakukan penyesuaian subsidi secara bertahap dan terarah.
2. Pengembangan Energi Terbarukan
Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, dan geothermal, serta memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi disektor energi terbarukan.
3. Efisiensi Energi:
Pemerintah menerapkan program efisiensi energi di berbagai sektor, seperti sektor industri, transportasi, dan bangunan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan energi secara bijak dan hemat.
4. Inovasi Teknologi Hijau:
Pemerintah mendukung penelitian dan pengembangan teknologi hijau serta mendorong kerjasama antara sektor swasta, akademisi, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
5. Kebijakan Perdagangan Karbon:
Pemerintah sedang mempersiapkan penerapan perdagangan karbon di Indonesia untuk mendorong pengurangan emisi GRK dan penggunaan energi terbarukan.