“Neoliberalisme Pada Perguruan Tinggi”

Neoliberalisme adalah sebuah pandangan ekonomi dan politik yang menekankan pada pasar bebas, privatisasi, deregulasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Istilah "neoliberalisme" sering digunakan untuk merujuk pada model ekonomi yang muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an, terutama di Amerika Serikat dan Britania Raya, yang mengusulkan reformasi ekonomi berbasis pasar.

Neoliberalisme dalam konteks perguruan tinggi merujuk pada pengaruh pandangan ekonomi dan politik neoliberal dalam sistem pendidikan tinggi. Pendekatan ini menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas, persaingan, privatisasi, dan efisiensi dalam pengelolaan dan pendanaan perguruan tinggi.

Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana neoliberalisme mempengaruhi perguruan tinggi:

• Privatisasi dan Deregulasi: Pendekatan neoliberal sering mendorong privatisasi perguruan tinggi, yang berarti lebih banyak institusi pendidikan yang dikelola secara swasta atau berorientasi pasar. Deregulasi juga menjadi bagian dari pendekatan ini, yang mengurangi campur tangan pemerintah dalam pengelolaan perguruan tinggi, termasuk dalam hal penetapan biaya kuliah dan kebijakan akademik.
• Komersialisasi Pendidikan: Neoliberalisme cenderung memperlakukan pendidikan sebagai produk yang dapat dijual dan dibeli, dengan pemahaman bahwa pendidikan harus menghasilkan keuntungan finansial yang lebih besar. Hal ini menyebabkan peningkatan orientasi pasar dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi, termasuk pemilihan program studi yang lebih komersial dan pendanaan yang lebih mengutamakan aspek profitabilitas.
• Peran Pembiayaan Pribadi: Neoliberalisme cenderung menggeser tanggung jawab pembiayaan pendidikan dari pemerintah ke individu atau mahasiswa. Dalam konteks ini, mahasiswa cenderung menghadapi biaya kuliah yang lebih

tinggi, yang dapat menyebabkan beban finansial yang besar bagi mereka dan keluarga mereka.

• Penekanan pada Penelitian dan Inovasi: Dalam pandangan neoliberal, penelitian dan inovasi dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perguruan tinggi didorong untuk lebih fokus pada penelitian yang dapat menghasilkan keuntungan finansial atau aplikasi praktis, terutama dalam kolaborasi dengan industri atau sektor bisnis.
• Standar Kinerja dan Akuntabilitas: Neoliberalisme mendorong pendekatan berorientasi hasil dan kinerja dalam evaluasi perguruan tinggi. Standar kinerja yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan dana publik dan swasta dihabiskan dengan bijaksana.
• Persaingan Antar Perguruan Tinggi: Neoliberalisme mengadvokasi persaingan di antara perguruan tinggi sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ini bisa berarti adanya peringkat universitas yang lebih ketat, yang dapat mempengaruhi cara perguruan tinggi menjalankan kegiatan akademik mereka.

Meskipun ada argumen bahwa pendekatan neoliberal dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam perguruan tinggi, ada juga kritik yang menyatakan bahwa pandangan ini dapat mengorbankan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Beberapa orang berpendapat bahwa sistem pendidikan yang terlalu diorientasikan pada keuntungan dan persaingan dapat mengabaikan misi inti pendidikan, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial atau finansial. Selain itu, kebijakan pendidikan neoliberal juga dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial, karena hanya mereka yang mampu secara finansial yang dapat mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas.

“Sustainability Accounting”

Akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting adalah pendekatan akuntansi yang mencakup pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu entitas. Tujuan utama dari sustainability accounting adalah untuk mengintegrasikan faktor-faktor keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan menyediakan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

Sustainability accounting mengakui bahwa organisasi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan lingkungan, serta harus bertanggung jawab atas konsekuensi sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Pendekatan ini mengatasi batasan tradisional akuntansi yang hanya fokus pada pencapaian tujuan keuangan, seperti laba dan pertumbuhan ekonomi, dengan memperluas pengukuran dan pelaporan untuk mencakup kinerja sosial dan lingkungan.

Dalam sustainability accounting, informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan mencakup indikator-indikator keberlanjutan seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam, diversitas karyawan, kondisi kerja, kontribusi sosial, dan dampak lingkungan. Metode yang digunakan untuk mengukur dan memantau indikator ini termasuk akuntansi lingkungan, akuntansi sosial, dan akuntansi berkelanjutan.

Keberlanjutan akuntansi juga mempromosikan konsep nilai berkelanjutan atau nilai jangka panjang. Hal ini berarti bahwa organisasi tidak hanya mempertimbangkan kinerja finansial jangka pendek, tetapi juga kinerja jangka panjang yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan faktor-faktor non-keuangan, dan secara proaktif mengelola mereka untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan nilai jangka panjang.

Sustainability accounting juga memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Para investor, konsumen, karyawan, dan masyarakat umum semakin menyadari pentingnya faktor-faktor keberlanjutan dalam pengambilan keputusan mereka. Informasi keberlanjutan yang transparan dan dapat diandalkan membantu pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi dari perspektif yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.